Header Ads

Aliansi Rakyat Pasuruan Bersatu dan Kesatuan Mahasiswa Pasuruan Demo Tolak RKUHP dan UU KPK



Pasuruan,jatim
delapanenam.com - Aksi Penolakan UU KPK dan RKUHP, Aliansi Rakyat Pasuruan Bersatu dan Kesatuan Mahasiswa Pasuruan gelar Unras di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan. Selasa ( 24/09/19 ).pukul 08.00 WIB

Mengatasnamakan Aliansi Rakyat Pasuran Bersatu dan Kesatuan Mahasiswa Pasuruan, aksi Unras penolakan UU KPK dan RKUHP dipusatkan di depan Gedung DPR  yang berada di Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Hadir dalam aksi ini kurang lebih 150 Mahasiswa dari berbagai macam Universitas di kota dan kabupaten pasuruan.

titik berkumpul di depan gereja jln.balaikota kota pasuruan,dalam aksinya di kawal ratusan personil polres pasuruan kota.

Dalam aksinya mahasiswa itu juga membawa keranda mayat sebagai simbol matinya KPK. Tak hanya itu, massa juga membawa Puluhan poster berisi tulisan penolakan RKUHP dibentangkan mahasiswa yang salah satunya bertuliskan. "selangkanganku bukan milik negara#tolak RKUHP"

Mereka menuntut Pemerintah dan DPR membatalkan sejumlah rancangan Undang - Undang yang dianggap memberangus kebebasan Sipil dan melemahkan agenda Pemberantasan Korupsi, tuntutan yang ditujukan kepada DPR, di antaranya mencabut Rancangan R KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, hingga RUU Pemasyarakatan.

"Termasuk hak kebebasan pers yang menuju pada pembungkaman pers, hak - hak kaum perempuan, memidana anak - anak terlantar dan gelandangan serta masih banyak lagi. Ini RUU RKUHP yang ngawur." jelasnya

Salah satu Mahasiswa, Hamdi Achmad mengatakan bahwa Serangkaian rancangan perundang-undangan yang bakal digedok itu dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Maka dari itu Kami ingin melakukan revisian kepada undang - undang tersebut sebelum di sahkan, karena lebih baik mencega dari pada mengobati, agar tidak ada masyarakat yang dirugikan." Tegasnya

Aliansi Rakyat Pasuruan Bersatu dan Kesatuan Mahasiswa Pasuruan ini juga mendesak Jokowi, selaku Presiden RI untuk mengeluarkan Perpu mengenai UU SDA serta penegasan UU KPK yang dinilai cacat hukum.

“UU KPK cacat hukum, tidak masuk prolegnas, tidak ada naskah akademik, dikebut hanya 8 hari, sarat kecurangan,” tandas Ugik.


DPRD Kabupaten Pasuruan diharapkan bisa menyalurkan aspirasi rakyat dan berharap suara ini tidak hanya di dengar tapi juga direnungkan dan dilakukan sebuah perubahan.

" Kami bersuara sekarang sebelum bersuara itu di larang, Tangan kami kosong karna kami kesini untuk menyuarakan, bukan melakukan kerusuhan. Semoga suara kami tidak hanya didengarkan, tapi juga di renungkan dan dilakukan sebuah perevisian perundang - undangan agar tidak ada masyarakat yang dirugikan." Tegas Musafir.

Tak selang lama, para unras akhirnya ditemui ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan serta didampingi dua wakil Pimpinan, Andri Wahyudi dan Rusdy Sutedja. Seusai dialog dan mendapat tanda tangan dari Sudiono Fauzan, selaku Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, massa membubarkan diri dengan tertip dan aman.


Andre

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.